KAJIAN KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA HAK PENGUSAHAAN HUTAN

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kriteria kinerja HPH yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan (Ditjen PH) No. 573 tahun 1989. Metode Analitic Hierarchy Process (AHP) dlgunakan dalam kajian ini. Pengumpulan data lapangan dilakukan di Propinsi Riau pada lnstansi Kehutanan Daerah (IKD), dan Lima perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan penilaian alas bobot tiga elemen pokok yaitu pelestarian, pemanfaatan hutan, dan sosial serta tenaga kerja antara Ditjen PH, IKD dan pengusaha HPH walaupun ketiganya memandang penting elemen pelestarian, akan tetapi Ditjen PH memberi bobot yang lebih tinggi terhadap elemen tersebut dari pada IKD dan Pengusaha HPH. Sebaliknya, pengusaha HPH memberi bobot yang lebih tinggi pada elemen pemanfaatan hutan serta tenaga kerja dan sosial. Pada elemen pelestarian, IKD dan pengusaha HPH memberi bobot yang lebih tinggi pada sub-elemen pengelolaan daripada sub-elemen pembinaan dan pelindungan hutan dibandingkan dengan ditjen PH. Dalam elemen pemanfaatan hutan IKD dan pengusaha HPH secara konsisten memberikan nilai yang tinggi pada sub-elemen produksi. Adanya perbedaan penilaian tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan kriteria dan penilaian kinerja yang dikeluarkan oleh ditjen PH, baik dalam hal pemilihan elemen maupun dalam penentuan bobot nilai setiap elemen dan sub-elemen.