ANALISIS STAKEHOLDER TERHADAP URGENSI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI KOTA TASIKMALAYA

Latar Belakang: Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sulit ditangani di Indonesia. Provinsi Jawa Barat memiliki angka jumlah kasus tertinggi di Indonesia dengan seluruh Kabupaten/Kota menjadi daerah endemis setiap tahunnya, termasuk Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2019 Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan kasus yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 666 kasus dengan 5 jiwa meninggal dunia. Angka tersebut hampir tiga kali lipat dari periode tahun 2018 yang hanya sebanyak 223 kasus dan 2 jiwa meninggal. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pengendalian DBD di Kota Tasikmalaya, namun belum mendapatkan hasil yang optimal. Kebutuhan adanya kebijakan yang kuat untuk mendukung upaya-upaya dalam pengendalian DBD dirasa sudah cukup mendesak oleh pengelola program, namun belum pernah dilakukan kajian empiris. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis bukti-bukti sebagai justifikasi urgensi dan pendorong dalam agenda setting perlunya dibentuk kebijakan berupa Peraturan Daerah tentang pengendalian DBD di Kota Tasikmalaya melalui analisis stakeholder kebijakan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan sebagai tinjauan agenda setting dan rujukan proses advokasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengendalian DBD di Kota Tasikmalaya dengan mengeksplorasi bukti-bukti urgensi kebijakan pada aspek aktor atau stakeholder kebijakan. Metode: Penelitian berupa riset kebijakan dengan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan paradigma naturalistik. Proses analisis kebijakan menggunakan pendekatan Analysis for Policy. Hasil: Bukti perlunya pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengendalian DBD yang pertama adalah situasi kasus DBD di Kota Tasikmalaya semakin membahayakan masyarakat. Bukti yang kedua adalah kebutuhan adanya kebijakan bagi pengelola program semakin mendesak. Bukti selanjutnya yang menguatkan adalah hasil analisis stakeholder menunjukkan proporsi stakeholder kebijakan mayoritas adalah stakeholder kebijakan utama, yang memiliki kekuatan dan ketertarikan yang kuat dalam mendukung urgensi kebijakan. Sedangkan stakeholder lainnya yaitu stakeholder pendukung, stakeholder pasif dan stakeholder pengamat memiliki peluang untuk dapat menjadi stakeholder kebijakan utama dengan meningkatkan partisipasi dan peran aktifnya dalam setiap proses kebijakan. Tingkat urgensi berdasarkan besaran masalah penyakit DBD dan hasil analisis stakeholder menunjukkan kebutuhan akan Peraturan Daerah tentang Pengendalian DBD telah pada tingkat darurat (emergency). Kesimpulan: Urgensi kebutuhan akan Perda DBD telah sampai pada tingkat darurat (emergency), sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya untuk pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian DBD di Kota Tasikmalaya. Kata Kunci: Stakeholder, Urgensi Kebijakan, Peraturan Daerah, DBD. Background: Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is still a public health problem that is difficult to deal with in Indonesia. West Java Province has the highest number of cases in Indonesia with all districts or cities becoming endemic areas each year, including the City of Tasikmalaya. In 2019 the City of Tasikmalaya experienced a very significant increase in cases when compared to the previous year which was 666 cases with 5 people died. This figure is almost three times the 2018 period where only 223 cases and 2 people died. Various efforts have been made in the context of controlling dengue fever in the City of Tasikmalaya, but have not gotten optimal results. The need for strong policies to support efforts in controlling DHF is felt to be quite urgent by the program manager, but no empirical studies have been carried out. Therefore it is necessary to analyze the evidence as a justification of urgency and impetus in the agenda-setting the need for a policy in the form of a Regional Regulation on DHF control in Tasikmalaya City through stakeholder analysis of the policy. Objective: This study aims to review the agenda-setting and reference of the advocacy process for the formation of a Regional Regulation on DHF Control in Tasikmalaya City by exploring evidence of the urgency of policy on aspects of policy actors or stakeholders. Methods: Research in the form of policy research with qualitative research types that use a naturalistic paradigm. The policy analysis process uses the Analysis for Policy approach. Results: The first evidence of the need to establish a Regional Regulation on DHF Control is that the situation of the DHF case in Tasikmalaya City is increasingly dangerous for the community. The second proof is that the need for policies for program managers is increasingly urgent. Further evidence that corroborates the results of stakeholder analysis shows the proportion of the majority policy stakeholders are the main policy stakeholders, who have strong power and interest in supporting the urgency of the policy. While other stakeholders, namely supporting stakeholders, passive stakeholders and observer stakeholders have the opportunity to be able to become key policy stakeholders by increasing their participation and active role in each policy process. The level of urgency based on the magnitude of the problem of DHF and the results of stakeholder analysis shows the need for local regulations on DHF control has been at an emergency level. Conclusion: The urgency of the need for a DHF Regional Regulation has reached the emergency level, so efforts should be made to establish a Regional Regulation on DHF Control in Tasikmalaya City. Keywords: Stakeholders, Policy Urgency, Regional Regulations, DHF.