ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (RELEVANSINYA TERHADAP PP 29 TAHUN 1999)

Berdasarkan tuntutan bentuk hukum yang tertuang dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengharuskan pengelolaan bisnis perbankan harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dalam PT dianut sistem penanaman modal yang berbentuk saham. Sebagaimana diketahui bahwa sifat putusan oleh mayoritas dalam suatu RUPS tidak selamanya fair (adil) bagi pemegang saham minoritas, meskipun cara pengambilan putusan secara mayoritas tersebut dianggap yang paling demokratis. Adanya prinsip One Share One Vote yang berlaku pada PT telah menciptakan hubungan asimetris antar-pemegang saham. Secara sederhana, pemegang saham mayoritas di sini adalah pemegang yang mendominasi kepemilikan saham. Sedangkan pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang kurang kepemilikannya dalam jumlah saham. Penelitian ini difokuskan pada dasar pertimbangan serta muatan-muatan kepentingan yang terkadung dalam materi perundang-undangan perbankan. Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut membuka ruang dalam penasirannya serta terbukanya peluang untuk dimiliki secara publik, baik pemilik modal dalam negeri maupun pihak asing. Bahkan pihak asing dapat memiliki saham sampai 99% yang artinya secara deviden dapat merugikan aset negara. Oleh karena itu, regulasi mengenai perbankan perlu ditinjau ulang agar undangundang perbankan dapat mengakumulasi kepentingan rakyat yang secara yuridis sebagai pemegang aset negara dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Serta pemerintah seharus mengkaji dan mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat dalam membangun ekonomi nasional dalam mencapai cita-cita negara. Penelitian ini menggunakan data yang bersifat kualitatif. Dengan demikian, peneliti lebih banyak mengarahkan analisis terhadap data kualitatif karena menyangkut dasar-dasar pertimbangan serta kepentingan-kepentingan yang terbangun dalam proses perumusan pembentukan undang-undang perbankan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, studi dokumentasi. Data-data yang diperoleh dianalisis kemudian dituangkan dalam tulisan. Metode yang digunakan adalah komparati-korelasional dan interpretatif dalam proses perumusan. Desakan tentang perubahan regulasi perbankan itu mengubah bentuk lembaga tersebut dalam wujud perseroan terbatas (PT). Sehingga semua lembaga perbankan harus tunduk pada aturan PT, baik Badan usaha Milik Negara maupun pihak swasta. Sementara itu, sebagian diantara perundang-undangan yang menjadi kontradiksi dengan undang-undang perbankan itu sendiri. Studi ini menunjukkan bahwa dalam proses pembentukan undang-undang perbankan tidak mengakomodir aspirasi kepentingan masyarakat, terutama terkait dengan landasan filosofis, landasan yuridis serta landasan sosiologis yang memang merupakan dasar utama dalam proses pembentukan sebuah perundang-undangan. Based on the demand of law form presented in the Law Number 10 in 1998 about Banking obliges the management of the Banking business in the form of the Limited Liability Company (PT). In Limited Liability Company, it obeys the system of the capital permanent in the form of stock. As known that the characteristic of the provision by majority in a RUPS is not always fair for the minority stock stakeholder, eventhough the mechanism of taking decision of the majority way is assumed as the most democratic one. The existence of the One Share One Vote principle prevailing at Limited Liability Company has created the asymmetrical relation among the stock stakeholder. Modestly, the majority stock stakeholder here is the stakeholder dominating the stock possession. Whereas, the minority stock stakeholder is the stock stakeholder which has less possession in the stocl nominal. This research focusses on the comparison basis the contents of the interest implied in the subject of the banking law. some articles in the law opens space in its interpretation and also the openning of the opportunity to have publicly, either domestic capital owners or the foreigners. Even, the foreigner may has stock untill 99% which means can make lost the state&lsquo