POTRET ADAPTASI DAN INOVASI LAYANAN GIZI DI MASA PANDEMI COVID-19: STUDI KASUS DI 8 KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Pandemi COVID-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada keberlangsungan upaya kesehatan masyarakat di Posyandu khususnya upaya perbaikan gizi bayi, balita, ibu hamil, dan remaja putri. Studi ini bertujuan untuk memotret proses adaptasi serta inovasi program gizi di masa pandemi.  Studi kualitatif menghimpun informasi melalui diskusi kelompok terpumpun dengan pemangku kepentingan di lokasi studi serta perpektif dari tingkat pusat. Lokasi studi dipilih dengan teknik purposive sampling mempertimbangkan jumlah kasus COVID-19 terbanyak. Tambahan telaah literatur kebijakan dan artikel ilmiah digunakan untuk memperkuat informasi yang ada. Data dianalisis melalui komparasi antar lokasi studi. Panduan layanan Gizi bagi Tenaga Kesehatan di masa Pandemik COVID-19 terbit di bulan Mei 2020 dan kegiatan Posyandu nyaris terhenti. Seluruh kabupaten/kota menyatakan ketersediaan makanan tambahan maupun tablet tambah darah (TTD) masih cukup. Puskesmas melakukan adaptasi layanan luar ruang dengan bantuan teknologi dan optimalisasi peran kader. Semenjak pandemik, kader melakukan monitoring status gizi, mendistribusikan makanan tambahan, dan melaporkan kasus kepada bidan desa atau petugas puskesmas.  Kebijakan penutupan sekolah juga telah menghambat pemberian TTD untuk remaja putri. Tujuh kabupaten/kota pada saat penelitian melaporkan belum melanjutkan pemberian TTD dan masih menyusun strategi inovasi pemberian TTD remaja putri. Satu kabupaten melaporkan penggunaan pesan singkat untuk mengingatkan remaja meminum TTD meski belum mengetahui bagaimana mengukur efektifitasnya. Kabupaten/kota telah mengikuti arahan panduan Kementerian Kesehatan dalam implementasi program gizi. Walau logistik bahan dan material tersedia, namun metode pemberian dan monitoring program sangat bergantung pada kader dan dikhawatirkan berdampak pada efektifitas hasil akhir program. Tata kelola pada masa pandemi memang lebih dikendalikan oleh pemerintah pusat. Diperlukan kejelasan, dukungan bimbingan teknis, insentif, dan proteksi diri bagi kader agar mampu membantu pelaksanaan pelayanan gizi di masyarakat dengan lebih optimal.