Peran Para Pihak dalam Penanganan Konflik di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam, Kalimantan Timur

Kawasan Delta Mahakam mempunyai nilai ekonomi dan konservasi yang cukup tinggi menjadikan pengelolaan Delta Mahakam mengalami tantangan cukup besar. Campur tangan pemerintah diperlukan agar tercipta pengelolaan yang memerhatikan keterkaitan ekologis antara daratan dan laut. Penelitian dilakukan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Delta Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran para pihak, penjelasan kepentingan, potensi dan pengaruh dalam penanganan konflik kawasan hutan di KPHP Delta Mahakam. Teknik Analisis yang digunakan adalah (PIL), untuk mengevalausi peran masing-masing dalam penyelesaian Power, Interest, Legitimacy stakeholders konflik . Hasil penelitian menunjukkan potensi konflik yang terjadi di KPHP Delta Mahakam dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok, yaitu: pertama, pemerintah pusat; kedua, pemerintah daerah; ketiga, lembaga swadaya masyarakat (LSM ) dan akademisi; keempat, Perusahaan minyak dan gas; kelima, nelayan; keenam, Perusahaan perkebunan dan pertambangan; dan ketujuh, masyarakat sekitar hutan. Potensi konflik dapat terjadi secara bilateral dan atau aliansi antara pemilik positive interest (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan masyarakat) dengan pemilik negative interest (Perusahaan minyak dan gas, dengan nelayan). Pemahaman para pihak tentang perannya masing-masing adalah sangat penting untuk pengelolaan berkelanjutan KPHP Delta Mahakam.