PENGARUH TINGKAT KELENGKAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA, PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN KEBERTERIMAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS PADA SKPD PROVINSI BENGKULU)

Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisa pengaruh tingkat kelengkapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah dan keberterimaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Metode penelitian ini adalah pengujian hipotesis diskritif kuantitatif dengan metode regresi liner menggunakan SPSS, pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner sebanyak 260 dengan jumlah kuesioner yang dapat diolah 70% sebanyak 182 terdiri dari responden untuk variabel dependen dan independen masing-masing 91. Responden pada penelitian ini untuk variabel independen adalah aparatur sipil negara terkait perencanaan dan pengelolaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi bengkulu (terdiri dari pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, kepala subbagian keuangan, kepala subbagian perencanaan dan pelaporan), dan untuk variabel dependen adalah Aparatur Pengendali Internal Pemerintah (Auditor) dan Pejabat pengendali dan evaluasi perencanaan (analis perencana). Sampel pada penelitian ini adalah SKPD di Provinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Bengkulu diambil dengan metode sensus. Hasil penelitian ini menunjukan tingkat kelengkapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan pengendalian internal bepengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Keberterimaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini memberikan implikasi strategis dalam memperbaiki tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, SKPD akan sangat terbantukan dengan tingkat kelengkapan anggaran berbasis kinerja berupa alokasi anggaran berorientasi pada kinerja, fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas, dan money follow function, function followed by structure. Dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pimpinan SKPD harus memenuhi kewajiban akuntabilitas, patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, tertib operasi, beretika, ekonomis, efisien dan efektif dan melakukan pengamanan terhadap sumber daya. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah telah diterima, bermanfaat dan mudah digunakan oleh seluruh SKPD di Provinsi Bengkulu yang merupakan modal dasar yang dapat mendorong agar sistem informasi dapat menjadi alat pengumpul data kinerja.