PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAPPERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN SERTAPEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI DINAS PERMUKIMANDAN PRASARANA WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

Barang Milik Daerah adalah barang milik atau kekayaan daerah yang berasal atau dibeli dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumbangan berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, dan lain-lain sumbangan yang serupa yang diberikan oleh pihak ketiga. Dalam siklus pengelolaan barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan tahap pertama dalam rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah. Untuk kemudian, tahap pemanfaatan adalah tahap berikutnya setelah adanya pengadaan. Berdasarkan data dalam rencana belanja daerah dan RKPA-SKPD menunjukkan bahwa penganggaran meningkat di tahun 2015. Pengawasan internal menjadi penting untuk dimaksimalkan dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan khususnya di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta agar anggaran yang sudah ditetapkan digunakan dengan baik sesuai dengan perencanaan kebutuhan di dalam dokumen rencana kebutuhan barang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptifanalitis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian menggunakan dasardasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara langsung kepada narasumber, serta dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan dalam pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan internal terhadap perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan barang milik daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015 belum maksimal. Hal tersebut didasarkan karena masih terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan pelaksaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan barang milik daerah yang ditemukan oleh penyusun. Masalah tersebut antara lain adalah belum adanya SOP dari dalam Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah itu sendiri untuk pengendalian barang berupa aset dan barang persediaan, sumber daya manusia yang kurang baik, adanya rangkap jabatan sehingga membuat laporan sering terlambat, dan pencatatan yang tidak sesuai dengan keadaan barang yang ada.