KEBIJAKAN SATU PETA; MOMENTUM REFORMASI PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

Dalam paket kebijakan ekonomi Indonesia yang terbaru, disebutkan bahwa ada 3 hal  penting yang perlu diatur melalui kebijakan pemerintah yaitu: Kebijakan Satu Peta (KSP) nasional , kilang minyak, dan bea masuk suku cadang pesawat. Khusus yang terkait dengan hal Kebijakan Satu Peta Nasional atau One Map Policy disebutkan yang menjadi latar belakangnya adalah bahwa Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang selama ini ada ternyata saling tumpang tindih satu dengan yang lain. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan saran  untuk mendukung agar KSP bisa efektif dan berhasil dengan baik sesuai dengan tujuannya yaitu tersedianya berbagai peta tematik yang selaras, mempunyai persyaratan teknis untuk dipadukan/diintegrasikan, dan mempunyai akurasi yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai pembangunan seperti pemanfaatan ruang, pengembangan kawasan, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Adapun saran yang diberikan antara lain adalah bahwa kebijakan satu peta sebagai momentum reformasi penyelenggaraan informasi geospasial, kebijakan tersebut juga jangan dipandang hanya masalah teknis kartografi semata. Selain itu diperlukan tim teknis yang kuat dan bekerja penuh waktu, terutama untuk melakukan verifikasi terhadap peta tematik yang ada sebelum diitegrasikan. Terakhir, perlu adanya cetak biru dari penyelenggaraan informasi geospasial nasional. Kata k unci : kebijakan satu peta, momentum reformasi, informasi geospasial ABSTRACT In latest Indonesia’s economic policy package, stated that there are 3 important things that need to be regulated through government policy, ie: national One Map Policy (OMP), oil refineries, and import tax of aircraft parts. The background of the One Map Policy is because Geospatial Information Thematic (IGT) which exist has no turns overlap one another. This paper aims to provide advice to support that OMP can be effective and work well for their intended purpose, there is the availability of various thematic maps are aligned, have technical requirements for combined / integrated, and has the accuracy required to support various development such as space utilization, development of the area, infrastructure development, and the others. The advice given is that the policy of the forum as the reform momentum of geospatial information national implementation, these policies are not seen as just a technical issue alone cartography. Also required strong technical team and work full time, mainly to verification of thematic maps that existed before be integrated. Lastly, there needs to be a blueprint for the implementation of the national geospatial information. Keywords : one map policy, reform momentum, geospatial information