The governance of coastal and marine social–ecological systems: Indonesia and beyond

Abstract Human–nature interactions are at the root of sustainability problems worldwide. For the Indonesian coastal and marine realm, this chapter asks: How does governance affect, and how might it transform, human, and societal behavior in the coastal and marine realm toward greater ecological and social sustainability? Equipped with definitions of key social science terms (including governance, institutions, social–ecological systems), the reader is introduced to major changes, issues, and sectors in Indonesian coastal governance. Major policy recommendations at the end of subsections on the governance of (1) mangroves, (2) fisheries and aquaculture, (3) watersheds and land use, (4) marine and coastal conservation, (5) coastal livelihoods and social needs, and (6) pollution are presented. In line with the need for integrated planning, overlaps and trade-offs between these sectoral recommendations are identified and, within a theoretical framework of adaptive, evolutionary, and anticipatory governance, a set of generic suggestions for integrated inclusive governance approaches is proposed. Abstrak Interaksi antara manusia dan alam adalah dasar dari masalah keberlanjutan di seluruh dunia. Untuk wilayah pesisir dan laut Indonesia, bab ini bertanya: bagaimana pengaruh tata kelola, dan bagaimana hal itu mengubah perilaku manusia dan masyarakat di wilayah pesisir dan kelautan menuju keberlanjutan ekologis dan sosial yang lebih baik? Dilengkapi dengan definisi istilah utama ilmu sosial (termasuk tata kelola, lembaga, sistem sosial-ekologis), pembaca diperkenalkan dengan perubahan-perubahan, masalah dan sektor utama dalam tata kelola pesisir Indonesia. Di akhir subbagian, disajikan rekomendasi kebijakan utama tentang tata kelola dari 1. Hutan bakau, 2. Perikanan dan akuakultur, 3. Daerah aliran sungai dan penggunaan lahan, 4. Konservasi laut dan pesisir, 5. Mata pencaharian pesisir dan kebutuhan sosial, dan 6. Polusi. Sejalan dengan kebutuhan untuk perencanaan terpadu, tumpang tindih dan trade-off antara rekomendasi sektoral diidentifikasi, dan dalam kerangka teoritis tata kelola adaptif, serta evolusi dan antisipatif, serangkaian saran umum untuk pendekatan tata kelola inklusif terintegrasi ditampilkan dalam bab ini.