EVALUASI KEBIJAKAN RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK) DI KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016

Latar belakang: Kondisi Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang masih tinggi mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan Tahun 2016 yang didalamnya terdapat kebijakan dana Jampersal. Salah satu tujuan dana Jampersal adalah untuk menyediaan anggaran bagi kegiatan operasional Program Rumah Tunggu Kelahiran yang merupakan strategi pemerintah dalam memudahkan akses ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam mengatasi permasalahan Ibu hamil, bersalin dan nifas sebagai upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia. Tujuan: Menggambarkan pelaksanaan kebijakan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebagai upaya untuk memudahkan ibu hamil, bersalin, nifas/pasca persalinan mendapatkan akses pelayanan kesehatan dalam rangka penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode: Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kasus serta mempelajari program Rumah Tunggu Kelahiran (RTK). Hasil: Program Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Konawe sudah berjalan selama satu tahun tetapi masih ada satu Puskesmas yang belum menjalankan program rumah tunggu dengan alasan lokasi Puskesmas yang jauh dari tempat tinggal penduduk. Rumah Tunggu Kelahiran tidak hanya dimanfaatkan oleh ibu hamil yang jauh dari tempat fasilitas kesehatan dan memiliki resiko tinggi tetapi digunakan untuk seluruh ibu hamil yang akan melahirkan. Rumah Tunggu Kelahiran sudah memenuhi semua kriteria Rumah Tunggu Kelahiran yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan. Biaya operasional rumah tunggu menjamin semua biaya kebutuhan ibu hamil dan keluarga selama berada di rumah tunggu. Hambatan program Rumah Tunggu Kelahiran yaitu pencairan dana, penolakan ibu hamil untuk ke rumah tunggu dan akses jalan yang sulit. Kesimpulan: Rumah Tunggu Kelahiran sudah efektif karena telah dimanfaatkan oleh seluruh ibu hamil yang memiliki risiko tetapi seluruh ibu hamil yang akan melahirkan ditempatkan di rumah tunggu kelahiran. Seluruh Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sudah memenuhi kriteria rumah tunggu. Jampersal menjamin seluruh biaya seluruh biaya untuk kebutuhan dan transportasi ibu hamil dan keluarga pendamping ibu hamil selama berada di rumah tunggu tetapi belum memiliki standar untuk biaya tersebut. Hambatan yang ada selama program rumah tunggu berjalan yaitu pencairan dana, penolakan ibu hamil ke rumah tunggu dan akses jalan yang sulit. A¢i?½i?½ Background: The high maternal mortality rate (MMR) in Indonesia prompted the government to issue a policy of Special Allocation Fund for Health in 2016, in which there is a Jampersal fund policy. One of the objectives of Jampersal fund is to provide budget for operational activities of Maternity Waiting Home Program which is a government strategy to facilitate access of pregnant mother to get health service to overcome pregnant, childbirth and childbirth problems as an effort to decrease maternal mortality rate (MMR) in Indonesia. Objective: To describe the implementation of Maternity Waiting Home policy as an effort to facilitate pregnant women, childbirth, and postpartum get access to health service in order to decrease maternal mortality rate in Konawe Regency of Southeast Sulawesi Province. Methods: The type of this research is descriptive using qualitative design with case study approach focusing on developing in-depth description and analysis of cases as well as studying Maternity Waiting Home. Result: Maternity Waiting Home Program in Konawe District has been running for one year but there is still one Puskesmas that has not run the maternity home program because the location of Puskesmas is far from the resident's residence. Maternity Waiting Home is not only used by pregnant women who are far from the health facility and have a high risk but used for all pregnant women who will give birth. Maternity Waiting Home already meets the criteria set by the Ministry of Health. The operational cost of the waiting house guarantees all the costs of pregnant and family needs during their stay. The obstacles to Maternity Home programs are disbursement of funds, rejection of pregnant women to the waiting house and difficult road access. Conclusion: Maternity Waiting Home Program has been effective because it has been exploited by all pregnant women who have risk and all pregnant women who will give birth are placed in the waiting house of birth. All Maternity home has met the criteria. Jampersal guarantees all costs for the needs and transportation of pregnant women and relatives of pregnant women during their stay in the maternity house but does not yet have a standard for the cost. The barriers that exist during the maternity house program runs are disbursement of funds, the rejection of pregnant women into waiting homes and difficult road access.