Implementasi kebijakan parkir di tepi jalan umum Kota Yogyakarta

Maraknya aksi demo tukang parkir di kawasan Malioboro, Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Parkir Yogyakarta (FKPPY), mereka menuntut dicabutnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No.17 tahun 2002. Sebagai alasan demo tersebut tukang parkir mengeluhkan resiko yang dipikul seperti jika terjadi kehilangan sepeda motor/mobil, tukang parkir harus menaggung sebesar 50% dari barang hilang, pembagian persentase hasil parkir juga dinilai merugikan tukang parkir karena 60% disetor ke Pemerintah Kota (Pemko) Yogyakarta, sisanya untuk tukang parkir.Sedangkan kondisi yang sering dialami pengguna parkir yang menerima karcis parkir bekas pakai (digunakan berulang-ulang), juga penarikan tanpa bukti karcis parkir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi implementasi pasca diberlakukannya kebijakan perda no. 17 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran didalamnya mengatur mengenai kewajiban dan hak juru parkir dan pengguna parkir di tepi jalan umum dan perda no.19 Tahun 2002 tetang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, didalamnya mengatur mengenai penetapan tarif parkir baru yang lebih mahal dari tarif sebelumnya dan besarnya berdasarkan kawasan parkir, mengkaji persepsi pengguna parkir dan juru parkir di tepi jalan umum dalam menilai Tingkat Implementasi Kebijakan perda dimaksud, menganalisis upaya-upaya perbaikan sistem parkir. Penelitian dilakukan dengan menganalisis persepsi responden pengguna parkir dan juru parkir di tepi jalan umum yang berada di kawasan khusus (kawasan dengan permintaan parkir dan penetapan tarif parkirnya paling tinggi) dan Kawasan I (kawasan dengan permintaan parkir dan tarif parkirnya lebih rendah dibandingkan kawasan khusus) terhadap penilaian tingkat implementasi dan tingkat harapan dari kebijakan perda no.17 dan no.19 tahun 2002. Analisis penelitian yang digunakan adalah uji tabulasi silang untuk mengetahui hubungan yang berpengaruh pada penilaian tingkat implementasi terhadap biodata dan karakter responden, Importan Performance Analysis untuk menganalisis tingkat implementasi dan tingkat harapan. Beberapa hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1).masih rendahnya pemahaman terhadap perda no.17 dan no.19 Tahun 2002 di kalangan masyarakat khususnya pengguna parkir dan juru parkir di tepi jalan umum, sehinga pelaksanaanya belum dapat secara maksimal; (2)..dampak terhadap pendapatan Jukir 25% naik dan sisanya 24% pendapatannya tetap dan 51% pendapatannya turun; sedangkan. pendapatan daerah dari restribusi parkir sampai bulan Nopember 2003 tercapai 41% dari target sebesar Rp.1.125.000,000,- (untuk pendapatan retribusi parkir pada kawasan khusus ,I, II, dan III ditambah dengan parkir langganan) dimana penetapan target pendapatan yang berdasarkan pada satu lokasi untuk satu juru parkir, tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, (3).pemberantasan Juru parkir yang tidak memiliki surat tugas sulit dilakukan oleh petugas dari Dinas Perhubungan kota Yogyakarta, walaupun sudah dilakukan tindakan penertiban secara rutin dan sifatnya mendadak. Saran untuk meningkatkan implementasi dari perda no.17 dan 19 tahun 2002 , sebagai berikut; (1) menambahan sosialisasi kepada masyarakat khususnya bagi pengguna parkir dan jukir; (2). Memperbaiki rambu larangan parkir dan petunjuk informasi penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum; (3).untuk peningkatan pendapatan dilakukan upaya pendekatan dengan pembuatan kesepakan, harus juga dilakukan tindakan hukum yang lebih tegas lagi kepada para juru parkir yang melanggar kesepakatan; (4). untuk mengidentifikasi bagi jukir yang memiliki surat tugas dan yang tidak memiliki, dibedakan dengan tanda khusus yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang tidak mudah untuk di tiru dan selalu dipakai saat jukir melakukan tugasnya, dan (5) Untuk penelirtian selanjutnya dapat di lakukan terhadap upaya pengalian potensi parkir berlangganan. Parking attendants in Maliboro zone, united in Forum Komunikasi Pekerja Parkir Yogyakarta (FKPPY), protest District Regulation (Perda) Yogyakarta City No.17/2002 . They complain the burden the must carry due to the application of the policy. They must take 50% of the risk if vehicles are missing/stolen. Moreover, they must give 60% of their income to the Government Yogyakarta City. In practice, the use of parking ticket are given to the vehicle owners, or even tickets are not given at all. The objective of the study is to identify the implementation of District Regulation No.17/2002, which regulate the right and obligation for parking attendants and parking users on street parking, and District Regulation No.19/2002, which regulates the on street parking retribution, are applied. The later regulates the new parking tariff, which is more expensive and based on the parking zone. This research studies the perception of parking users and parking attendants on street parkings to value the implementation level of the regulation, and analyze the improvement efforts of the parking system. This study is carried out by analyzing the perception of the respondents,which are the parking users and attendants on street parkings, to the special zone (the zone with the higest demand and tariff) and zone-I ( the zone whith the lowest demand and tariff) in compare to the implementation and expectation level valuation of the District Regulation No.17 and No.19 / 2002. The cross-tabulation test is used foridentifying the correlation between the implementation level valuation to the respondent�s character and data. Important Performance Analysis is used for analyzing he implementation and expectation level. Results of the analysis show that (1) District Regulation No.17 and No.19 / 2002 application cannot be optimal because the pople�s understanding to the regulations is still low; (2) 24% income of parking attendants increases, 25% remains constant and 51% decreases. On the other hand the regional income resulting from the parking retribution up to November 2002 achieves 41% of the income target, which is Rp.1,125,000,00 (for parking retribution income in special zone, zone-I, II, and III plus subscribing parking), where the income target is set based on the location and by the field reality condition. (3) elimination of parking attendants who do not have license by Dinas Perhubungan Yogyakarta is difficult to be done on although they have done routine and incidental inspections. Suggestion for improving the implementation of District Regulation No.17 and No.19 / 2002 are; (1) Giving more socializations to the people, especially for parking attendants and user�s (2) improving the �parking� and �no parking� signs; (3) making agreement in order to increase the income and employing more straight regulations for parking attendants who break the agreement; (4) parking attendants who have and who do not have license are indentified by special signs that cannot be imitated easily; and (5) for further research, studying the potency of subscribing parking.