Identitas Politik dan Politik Identitas Masyarakat Muslim di Bali

Kondisi masyarakat multikultural menyebabkan demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari politik identitas. Tidak hanya di daerah, politik identitas juga terjadi di ibu kota di mana dampak dari hal ini juga mempengaruhi persepsi orang-orang dari luar ibu kota tentang bagaimana seharusnya politik. Salah satu isu yang terkait dengan politik identitas yang baru-baru ini muncul dan menyebar di berbagai daerah adalah larangan bagi umat Islam untuk memilih sepasang ulama non-Muslim. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan daerah seperti Provinsi Bali di mana komunitas Muslim adalah kelompok minoritas dan secara politik tidak memiliki calon gubernur dan wakil gubernur dari antara mereka? Apakah masalah ini juga mempengaruhi komunitas Muslim dalam menentukan pilihan politik mereka dalam Pemilihan Umum Bali 2018? Apa preferensi dan persepsi komunitas Muslim di Bali dalam menentukan kriteria calon gubernur dan wakil gubernur untuk lingkaran mereka? Menjelang pemilihan gubernur 2018 di Bali, sejumlah elemen masyarakat mulai dari partai politik, organisasi massa, birokrat, akademisi, pejabat daerah dan berbagai komunitas dan organisasi sosial sedang mempersiapkan diri. Meskipun hingga kini belum ada satu pasangan calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Bali, tetapi gerakan gerilya dan konsolidasi oleh mereka yang secara definitif menyatakan diri sebagai calon gubernur sudah dimulai. Beberapa dari mereka juga mulai menyentuh beberapa minoritas, termasuk komunitas Muslim. Berdasarkan uraian di atas secara sosiologis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika politik identitas komunitas muslim pada Pemilu 2018 Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan juga mencoba untuk menggambarkan bahwa ada dinamika politik yang terjadi di kalangan komunitas Muslim di Bali, mengingat bahwa beberapa komunitas Muslim di Bali tidak hanya penduduk migran atau musiman, tetapi juga komunitas yang telah hadir sejak waktu kerajaan dan tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan adat istiadat dan sosial ekonomi provinsi Bali itu sendiri.