FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Analisis kebijakan erat kaitannya dengan sistem politik dengan muatan komunikasi dan penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan adalah sentral dalam praktik dan teori analisis kebijakan. Hanya jika pengetahuan tentang proses pembuatan kebiajakn dikomunikasikan di dalam proses tersebut para pelaku kebijakan dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk memperbaiki kebijakan publik. Metodologi analisis kebijakan adalah sistem standar, aturan dan prosedur untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Metodologi analisis kebijakan mempunyai beberapa karakateristik utama: perhatian yang tinggi pada prumusan dan pemecahan masalah, komitmen pada pengkajian yang baik yang sifatnya deskriptif maupun kritik nilai dan keinginan untuk meningkatkan efesiensi pilihan diantara sejumlah alternatif kebijakan. Tulisan ini menjelaskan tentang hakikat dan sejarah kebijakan pendidikan Islam publik dimana Kementrian Agama RI sebagai pemegang kebijakan dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pelaksana atau yang terimplikasi dari kebijakan. Mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis. Terutama ingin menjawab persoalan tentang mengapa disetiap kementrian memiliki lembaga pendidikan, padahal sudah ada kementrian pendidikan nasional yang mengatur pendidikan di Indonesia, sehingga ada anggapan bahwa adanya ketidakpercayaan dengan kementrian pendidikan nasional selaku penyelenggara pendidikan.