PELAYANAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA STAKEHOLDERNYA (STUDI PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)

Studi ini dilakukan ditengah-tengah masih sedikitnya studi mengenai komunikasi pemerintahan pemerintah daerah di negara negara berkembang. Studi yang ada cenderung mengkaitkan kinerja dalam bidang ini dengan pemerintah pusat. Kontribusi  studi  ini terkait penggalian praktik komunikasi pemerintahan  dalam konteks pemerintah daerah   di negara-negara menuju  demokratis. Penulis menggunakan komunikasi pemerintahan  pemerintah  daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelayanannya kepada stakeholder sebagai kasus studi. Menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi kompleksitas faktor layanan komunikasi pemerintahan kepada stakeholder, hasil analisis berbagai dokumen, pengamatan dan wawancara mendalam yang berkaitan dengan kinerja komunikasi pemerintahan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dari Januari hingga oktober 2020 dikompilasi, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman.  Kesimpulannya , hasil studi menunjukkan bahwa kualitas komunikasi pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor baik struktural maupun manajemen. Meskipun faktor manajemen  tetap penting, dalam kasus Kalimantan Selatan, faktor struktural lebih berpengaruh pada komunikasi pemerintah daerah. Sementara kinerja komunikasi pemerintah daerah belum melibatkan partisipasi aktif dari bawah, lebih berorientasi elit daripada berorientasi publik. Para pejabat pemerintah daerah kurang responsif dan masih downward communication , sehingga ide-ide profesionalisasi komunikasi pemerintah  daerah masih terbatas pada harapan daripada kenyataan. Studi ini merekomendasikan bahwa komunikasi pemerintah daerah dapat efektif jika partisipatif, yakni memiliki visi dan misi pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan warga negara dalam partisipasi untuk perencanaan kebijakan pemerintah daerah dan implementasinya.