Jurnal Dignitas: Integrasi HAM Dalam Operasi Perusahaan Perkebunan

Di masa Orde Baru, penguasaan lahan yang sentralistis telah memunculkan persoalan, tentang siapa yang mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur pemilikan dan pengeloaan tanah dan SDA. Dengan latar belakang tersebut, setelah Orde Baru berakhir dan agenda reformasi mulai bergulir, yang antara lain ditandai dengan kebijakan politik otonomi daerah, menjadi penting untuk mengkaji bagaimana pengaruh perubahan tatanan politik ini terhadap penguasaan lahan. Terlepas dari kenyataan bahwa kebijakan-kebijakan yang tidak partisipatif, atau bahkan represif, masih kerap muncul pada masa ini. Sebaliknya, kasus sengketa atau perebutan penguasaan lahan kian meningkat. Adanya kebijakan pemekaran wilayah dan pengambilalihan ratusan ribu hektar tanah-tanah milik komunitas adat oleh korporasi yang membuka hutan untuk perkebunan atau pertambangan menjadi faktor penyebab paling dominan. Dalam praktiknya, baik kebijakan pemekaran dan perampasan tanah adat atau pembukaan hutan ini memang mengabaikan batas-batas lahan yang dimiliki masyarakat atau komunitas adat. Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya tumpang tindih regulasi, baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Suatu hal yang pada gilirannya menyulut merebaknya sengketa atau konflik agraria dan berimplikasi pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang cukup serius. Data pengaduan Komnas HAM sendiri mencatat kasus sengketa lahan selalu menempati urutan paling tinggi dari tahun ke tahun. Dari sisi aktor, pelanggaran HAM karena konflik agraria ini didominasi oleh korporasi dan pemerintah daerah. Tipologinya kasus pelanggarannya beragam, mulai dari penyerobotan dan perampasan lahan, perampasan lahan tanpa ganti rugi, kasus pemilikan dan pengelolaan lahan, pengambilalihan lahan ulayat, kasus kekerasan dalam sengketa lahan, hingga kasus eksekusi lahan oleh pengadilan.