Pengembangan Kemitraan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta Berbasis Human Governance untuk Mewujudkan Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta berbasis Human Governance guna mewujudkan Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak. Penelitian dilakukan selama dua tahun. Penelitian tahun pertama bertujuan : (1) Mengidentifikasi pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Surakarta yang dilihat dari : a) Aktor atau lembaga yang terlibat dan bagaimana kemitraan yang terjalin, dan b) Bentuk, proses dan mekanisme kemitraan; dan c) hambatan-hambatan dalam kemitraan, (2) Mengidentifikasi apakah kemitraan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip Human Governance. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Informan terdiri dari: Bapermas PP PAK organisasi masyarakat sipil seperti LSM (SPEK HAM, KAKAK, dll), orang tua dan anak-anak yang menjadi kelompok sasaran program Kota Layak Anak. Informan ditentukan dengan tehnik purposive sampling dan pengambilan data menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang memiliki tiga komponen yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan ada dua program dalam pengembangan Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak yang tergolong sebagai model kemitraan yaitu kemitraan antara pemerintah dengan 45 mitra bisnis dalam penerbitan Kartu Insentif Anak (KIA) yaitu kartu identitas anak yang sekaligus berfungsi sebagai kartu diskon dan pembentukan Pelayanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) yang merupakan konsorsium organisasi lintas sektor yang bersinergi, saling berbagi sumber daya dan keahlian untuk menjamin perlindungan hak anak. Hambatan dalam implementasi kedua program ini adalah belum adanya kesatuan pemahaman tentang makna Kota Layak Anak, lemahnya sosialisasi dan komunikasi antar aktor, keterbatasan sumber daya dana dan manusia, dan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan anak. Disimpulkan bahwa kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak belum memenuhi prinsip Human Governance. Pemerintah kota hendaknya lebih memfokuskan pada pemenuhan hak anak , khususnya anak marjinal. Untuk itu perlu memberdayakan kelompok-kelompok akar rumput dan organisasi masyarakat dalam keseluruhan tahapan program dan menggalang partisipasi dunia usaha untuk pendanaan dan pemberdayaan anak marjinal.