TINJAUAN FILSAFAT POLITIK TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA (Studi Kasus Pengelolaan Hutan pada Orde Baru dan Orde Reformasi)

Penelitian dengan judul Tinjauan Filsafat Politik Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (Studi Kasus Pengelolaan Hutan pada Orde Baru dan Orde Reformasi) ini dilatarbelakangi oleh kondisi kerusakan lingkungan hutan yang masih tinggi. Padahal secara paradigmatis telah dilakukan upaya perubahan model pengelolaan dari sentralis ke desentralis serta mengadopsi sustainable development, namun faktanya kerusakan terus terjadi. Oleh karena itu, fokus disertasi ini adalah menemukan asumsi-asumsi dasar dalam pola pengelolaan lingkungan hidup, khususnya hutan di Indonesia, beserta implikasinya dalam distribusi sumberdaya pada dua orde pemerintahan; menemukan perspektif filsafat politik yang mendominasi kebijakan distribusi sumberdaya; mempertanyakan ulang prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup yang akomodatif terhadap problem keadilan inter-generasi, serta merumuskan kerangka dasar dalam mekanisme alokasi sumberdaya yang akomodatif terhadap isu keadilan inter-generasi. Penelitian ini merupakan penelitian tentang problem aktual yaitu kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dengan mengambil studi kasus pengelolaan hutan di dua orde pemerintahan di Indonesia dan kemudian di analisis dengan perspektif filsafat politik. Adapun analisis hasil dilakukan dengan unsur-unsur metodis sebagai berikut: interpretasi, induksi-deduksi, koherensi, holistika, kesinambungan historis, komparasi, idealisasi, heuristika, dan deskripsi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : (1) Perubahan asumsi dari hutan milik negara menjadi hutan untuk rakyat yang terjadi dari Orde Baru ke Orde Reformasi ternyata masih membawa paradigma yang sama, yaitu antroposentrisme. Perubahan yang telah terjadi pada level politis tidak mampu menggeser tataran paradigmatis karena kuatnya dominasi oligarki. Hal ini berimplikasi pada eksploitasi sumberdaya yang tetap masif serta ketimpangan akses dalam distribusi sumberdaya sehingga memicu banyak konflik di masyarakat. (2) Utilitarianisme sebagai sebuah perspektif dalam filsafat politik telah mendominasi berbagai model kebijakan pengelolaan lingkungan yang mewujud dalam kalkulasi cost-benefit, nalar jangka pendek, dan orientasi pada cash value. (3) Konsekuensi dari kondisi yang muncul pada poin 1 dan 2 adalah terjadinya krisis ekologi yang semakin meluas dan mengancam keadilan inter-generasi. Hal ini menyadarkan pada pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan lingkungan, yaitu prinsip kehati-hatian, inklusivitas, konektivitas, sustainabilitas, keadilan, dan partisipasi. (4) Terkait dengan isu keadilan inter-generasi, filsafat politik menyajikan rumusan dasar dalam mekanisme alokasi sumberdaya melalui sinergi dua aspek, yaitu pemenuhan hak atas lingkungan dan pemenuhan keadilan atas lingkungan. Sinergi dua aspek ini akan meminimalisir ketimpangan akses dalam distribusi sumberdaya namun dengan tetap memenuhi aspek keadilan dan keadaban terhadap lingkungan sebagai aktualisasi dari spirit homines visi sumus. The study entitled Overview of the Political Philosophy of Environmental Management Policies in Indonesia (Case Study of Forest Management in the New Order and Reform Order) was motivated by the high damage to the forest environment. Although paradigmatic efforts have been made to change the management model from centralist to decentralized and to adopt sustainable development, in reality the damage continues. Therefore, the focus of this dissertation is to examine the basic assumptions in the pattern of environmental management in Indonesia, especially forests and their implications in terms of resource distribution in the two government orders; to examine the perspective of political philosophy that dominates resource distribution policies; re-questioning the basic principles of environmental management that accommodative to the issue of intergenerational justice, and formulating the basic framework of resource allocation mechanism that accommodative to the problem of intergenerational justice. This research is a study of the actual problem of environmental management policies in Indonesia, by taking a case study of forest management in two government orders in Indonesia and analized with the perspective of political philosophy. The analysis was carried out with the methodical steps: interpretation, induction-deduction, coherence, holistic, historical continuity, comparison, idealization, heuristics, and description. The research concluded that: (1) Changes in assumptions from state-owned forests to forests for the people that occurred from the New Order to the Reform Order still carry the same paradigm, anthropocentrism. Changes that have taken place at the political level are unable to shift the paradigmatic level due to the strong dominance of the oligarchy. This has implications for the exploitation of resources that remain massive and inequity of access in the distribution of resources, triggering many conflicts in the community. (2) Utilitarianism as a perspective in political philosophy has dominated various models of environmental management policies that manifest in the calculation of cost-benefits, short-term logic, and orientation to cash value. (3) The consequence of the conditions that appear in points 1 and 2 is an ecological crisis that is increasingly widespread and threatens inter-generational justice. This makes us aware of the importance of basic principles in environmental management, there are the principles of prudence, inclusiveness, connectivity, sustainability, fairness and participation. (4) Related to the issue of inter-generational justice, political philosophy presents a basic formula in the mechanism of resource allocation through the synergy of two aspects, there are fulfillment right to environment and justice for environment. The synergy of these aspects will minimize the inequality of access in the distribution of resources but by continuing to meet the aspects of justice and civilization of the environment as the actualization of the spirit homines visi sumus.