FRIKSI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DENGAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG: URGENSI MEMBUKA PINTU ALTERNATIF DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (Judicial Review Friction by Law Making: The Urge of Providing Alternative Access of Judicial Review)

Malay Abstract: Friksi hubungan Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan Undang-Undang lahir dalam bentuk samar dan semu dengan ketiadaan mekanisme tindak lanjut. Hal tersebut ditengarai dengan lahirnya anomali Putusan Pengujian Undang-Undang sebagai improvisasi untuk menyikapi ketiadaan mekanisme pelaksanaan Putusan Pengujian Undang-Undang. Sementara itu, pasca putusan Pengujian Undang-Undang norma hidup dalam kertas dan sulit mempunyai kekuatan mengikat. Penguatan norma, salah satunya dengan membedakan kekuatan mengikat norma antar para pihak dan mengikat umum. Sejalan dengan itu upaya untuk mereduksi friksi diantara keduanya dilakukan dengan melengkapi pintu alternatif dalam Pengujian Undang-Undang. Sedangkan, integrasi analisa dampak, manfaat dan biaya dalam proses Pembentukan Undang-Undang merupakan pelengkap dalam mekanisme tindak lanjut putusan Pengujian Undang-Undang. English Abstract: Relation friction between Judicial Review and Law Making Process is vague and superficial without follow-up mechanism. It is characterized by Verdict Judicial Review as improvised to address the lack of implementation mechanism of Verdict Judicial Review. Meanwhile, after verdict Judicial Review, norm grows on the paper and it is difficult to have binding force. One of the ways to strengthen norm is by distinguish the strength of binding norms between parties and public. In line with the efforts to reduce the friction between those two is made by completing an alternative access in Judicial Review. Meanwhile, the integration of the analysis of the impact, benefits and costs in the process of the Law Making Function is a complement to the follow-up mechanism of Verdict Judicial Review.