FATWA PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyyah (INDONESIAN FATWAS ON INTERFAITH MARRIAGE: Study on the Fatwa of NU, MUI, and Muhammadiyyah)

Perkawinan beda agama, merupakan persoalan klasik yang hingga saat ini belum disepakati status hukumnya. Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, mulai dari memaknai istilah ahli kitab hingga status hukumnya. Tulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan reinterpretasi tentang perkawinan beda agama yang termuat dalam fatwa-fatwa NU, MUI dan Muhammadiyyah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif.  Data yang diperoleh dari penelitian disusun serta dijelaskan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori yang ada kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini menunjukan bahwa  berdasarkan fakta serta realitas yang terjadi, apapun jenisnya, perkawinan beda agama dilarang oleh agama sebagaimana yang telah difatwakan oleh NU, MUI dan Muhammadiyyah. NU melalui metode qaulinya, MUI melalui maslahah mursalah dan Muhammadiyyah melalui metode sadd al-zari’ah. Interfaith marriage is a well-known topic on which Muslim scholars have yet to reach an agreement. Many people believe that interfaith marriage is forbidden for both Muslim men and women. Some have claimed that it is solely prohibited for Muslim women. It is  allowed  for Muslim males and women, according to the other. The purpose of this paper is to discuss the N ahdlatul  U lama (NU) ,  Council of Indonesian Ulama or  M ajelis  U lama I ndonesia (MUI) , and Muhammadiyyah fatwas on interfaith marriage. This research reveals that, despite their differing techniques, these three institutions share the same opinion on the status of interfaith marriage, according to the content analysis. NU's qauli technique, MUI's maslahah mursalah method, and Muhammadiyyah's sadd al-zari'ah approach all claim that interfaith marriage is  not  possible. Interfaith Marriage, Fatwa, NU, MUI, Muhammadiyah