REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP GANTI KERUGIAN DAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI KEADILAN

Abstrak Hukum Acara Peradilan Administrasi (murni), sehingga suatu gugatan tidak menghalangi dilaksanakannya KTUN yang digugat tesebut. Namun undang-undang memberikan peluang kepada penggugat untuk mengajukan permohonan kepada hakim, agar selama proses pemeriksaan berlangsung dapat dilakukan penundaan terhadap KTUN yang disengketakan. Penundaan tersebut merupakan kompensasi dalam beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi apabila ketentuan tersebut dilaksanakan maka, jelas bahwa gugatan Penggugat (misalnya terhadap surat perintah bongkar rumah) tetap dilaksanakan maka untuk menggugat tidaklah ada artinya lagi sebab rumahnya telah dibongkar, sebelum gugatan diproses dan diputus, berdasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Th. 1986, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Tuntutan ganti rugi atau tuntutan tambahan (accessoir) setelah dikabulkannya tuntutan pokok yang diajukan oleh penggugat pada peradilan administrasi, ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban badan administrasi negara berdasarkan putusan pengadilan administrasi karena adanya kerugian material yang diderita penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991. KATA KUNCI : PENUNDAAN, GANTI RUGI,PERADILAN ADMINISTRASI Abstract Administrative Judicial Procedures (pure), so that a lawsuit does not preclude the implementation of the State Administrative Decree sued. However, the law provides an opportunity for the plaintiff to submit a request to the judge, so that during the examination process can take place a delay on the disputed KTUN. The postponement is compensation in court proceedings at the State Administrative Court. So if the provisions are implemented then, it is clear that the Plaintiff's claim (for example against a house demolition order) continues to be carried out so to sue has no meaning anymore because the house has been demolished, before the lawsuit is processed and decided, based on the provisions of Article 67 paragraph (2) of Law Number 5 of 1986, the Plaintiff may submit a request that the implementation of the State Administration Decree be postponed during the examination of the State Administration dispute in progress, until there is a court decision that obtains permanent legal force. Compensation claim or additional claim (accessoir) after the principal claim filed by the plaintiff in administrative court, compensation is the payment of a sum of money to a person or a legal entity for the burden of the state administrative body based on the administrative court's decision due to a material loss suffered by the plaintiff based on Government Regulation No. 43 of 1991. KEY WORD : DELAY, INDEMNITY, ADMINISTRATIVE JUSTICE