PERAN NOTARIS DAN EFEKTIVITAS DALAM PEMBUATANAKTA PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN(Studi Penyelesaian Konflik Perdata Di Kantor Notaris Relawati)
2015
Akta yang dibuat oleh Notaris, salah satunya
adalah akta
perdamaian. Akta perdamaian lahir karena adanya sengketa para pihak.
Praktek di lapangan menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan akta
Perdamaian tidak semudah pembuatan akta lainnya, contohnya antara
lain seperti pembuatan akta perjanjian kerjasama, pembuatan akta
perdamaian mambutuhkan waktu yang agak lama dan kadang sangat
berlarut-larut
dalam
proses
pembuatannya.
Kondisi
tersebut
mempengaruhi penyelesaian tugas dari Notaris dalam membuat akta
perdamaian, sehingga berpengaruh pula pada penyelesaian akhir suatu
sengketa.
Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai
berikut: (1) Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan Akta Perdamaian
di luar pengadilan? (2) Bagaimana efektivitas untuk mengatasi kendala
yang dihadapi Notaris dalam pembuatan Akta Perdamaian ?.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode pendekatan socio-legal research, yang terdiri dari socio research
dan legal research. Penelitian ini dilakukan dengan mengkategorikan
sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analitis diperkuat dengan
pemahaman preskriptif terhadap peraturan per-uu-an atau aturan hukum.
Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan
metode analisis triangulasi data.
Hasil penelitian ini adalah (1) Notaris dalam pembuatan Akta
Perdamaian di luar Pengadilan sangat berperan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat, dengan mengatur secara tertulis dan otentik
hubungan-hubungan hukum antara pihak yang mengikatkan diri guna
mencari penyelesaian sengketa perdata dengan jalan membuat akta
perdamaian. (2) Notaris dalam pembuatan akta perdamaian tidak terlepas
dari hambatan yang dihadapi. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh
Notaris dalam pembuatan akta perdamaian, antara lain: Belum adanya
titik temu tentang substansi perdamaian, Sulitnya para pihak bertemu.
Saran : 1). Perdamaian hendaknya bisa menjadi alternatif utama
pihak yang bersengketa, sehingga tiadanya penyelesaian sengketa yang
berlarut-larut. Hal ini memerlukan kesungguhan dari para profesi hukum
dalam menjembatani pihak
bersengketa
dalam
penyelesaian
sengketa. 2). DPR/Presiden harus melakukan Rule Breaking terhadap
UUJN untuk memasukan unsur perubahan Notaris sebagai salah satu alat
mediator serta membentuk peraturan mengenai Altenative Dispute
Resolusionsip (ADR) dalam penyelesaian sengketa terhadap akta Notaris.
Keywords:
- Correction
- Source
- Cite
- Save
- Machine Reading By IdeaReader
0
References
0
Citations
NaN
KQI