PELEMBAGAAN POLITIK NEGARA MODERN AL-MAWARDI

Disertasi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pelembagaan politik negara modern al-Mawardi dan relevansinya dengan negara modern. Studi ini merupakan penelitian kualitatif untuk menemukan hasil penelitian yang dicapai tentang pelembagaan politik negara modern al-Mawardi relevan dengan negara modern. Sebagai penelitian kepustakaan (Library Research) studi ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normatif sosio-historis. Hasil dari penelitian ini adalah; Pertama, Dalam pengelolaan negara al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan institusional (pelembagaan), yaitu dengan memaksimalkan fungsi pelembagaan struktur negara. Pembagian pelembagaan negara al-Mawardi yang sistematis ini harus di pahami bahwa khilafah merupakan institusi tertinggi dalam negara. Namun khilafah tidak serta merta bisa bertindak otoriter, karena kedaulatan tetap di tangan rakyat dan tetap diawasi oleh nilai-nilai agama. Kedua, Pelembagaan politik negara modern al-Mawardi mempunyai relevansi dengan negara yang menganut sistem monarkhi konstitusional yaitu negara Malaysia. Sebagai negara kerajaan yang diatur secara konstitusional. Adanya relevansi konsep pelembagaan kementrian al-Mawardi terhadap sistem pelembagaan kementrian negara Malaysia. Dalam hal ini negara Malaysia menetapkan status quo bagi pemimpin dengan konstitusi Malaysia mengharuskan pemimpin Malaysia berbangsa Melayu Muslim. Negara Malaysia juga menggunakan sistem pemerintahan parlementer yaitu perdana menteri yang menjalankan pemerintahan untuk mengurusi rakyat. Sebagaimana sistem ini juga digunakan oleh negara Republik Islam Pakistan. Dalam hal ini, pemikiran al-Mawardi bahwa seorang Wazir Tafwidh ( وزير تفويض ) yaitu pembantu kepala negara dalam menjalankan pemerintahan juga diberikan status quo dan perlu penegasan bagi pengisian jabatan kepala negara serta jabatan-jabatan pembantunya (wakilnya) yang penting. Dalam kasus Pakistan pemimpin harus muslim. Dan seorang Wazir Tafwidh atau perdana menteri harus mampu untuk mewakili kepala negara dalam mengelola urusan-urusan negara. Ketiga, Konsep pelembagaan negara al-Mawardi sangat relevan dengan perkembangan pelembagaan negara modern dalam wilayah tata negara yang meliputi sistem pemerintahan dan administrasi negara. meskipun al-Mawardi dalam beberapa pandangan kurang untuk di pahami tanpa didasari oleh analisis-analisis secara spesifik dan terkadang menyikapi persoalan politik secara tekstual, namun hasil pemikirannya kontekstual, aplikatif, persuasif, dialogis, rasional, dan demokratis. Al-Mawardi mampu melahirkan gagasan-gagasan politik kenegaraan yang dialektis transformatif dalam batas-batas tertentu yang relevan untuk dijadikan alternatif dalam kehidupan bernegara yang lebih demokratis dan kekuasaan yang bermartabat.