Analisis Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pelayanan Kefarmasian Puskesmas di Kota Semarang

Standar pelayanan kefarmasian yang digunakan di Puskesmas yaitu Permenkes Nomor 74 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan kefarmasian Puskesmas di Kota Semarang, mengetahui perbedaan peran SDM farmasi, ketersediaan anggaran dan tipe puskesmas, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelayanan kefarmasian Puskesmas di Kota Semarang serta merumuskan solusi mengatasi permasalahan dalam pelayanan kefarmasian. Metode penelitian yang digunakan merupakan observasional deskriptif kuantitatif melalui pendekatan cross sectional pada 36 Puskesmas di Kota Semarang. Periode pengambilan data dilakukan pada bulan Oktober s/d Desember 2018 dengan cara observasi langsung dan wawancara terhadap penanggungjawab unit pelayanan farmasi. Analisa statistik menggunakan Uji Independent Sample T-Test . Selanjutnya dilakukan identifikasi faktor pendukung, penghambat dan perumusan solusi menggunakan Basic Priority Rating Scale . Hasil penelitian menunjukan bahwa Secara umum pelayanan kefarmasian Puskesmas di Kota Semarang dapat dikategorikan sangat baik dengan nilai rata-rata 83,56 ± 6,24. Seluruh Puskesmas Kota Semarang sudah melakukan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP (Aspek manajerial) dengan nilai rata-rata 64,64 ± 4,409. Pelayanan farmasi klinik sudah dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian walaupun belum sepenuhnya dengan nilai rata-rata 18,92 ± 2,419. Terdapat perbedaan yang signifikan untuk peran SDM farmasi dan tipe Puskesmas dalam pelayanan kefarmasian Puskesmas di Kota Semarang dengan  (p: 0,000) Dukungan Kepala Puskesmas dan koordinasi yang baik merupakan faktor pendukung. Faktor-faktor yang menghambat adalah apoteker belum tersedia di semua Puskesmas,  kurangnya pelatihan untuk tenaga farmasi dalam pelayanan farmasi klinik, sarana dan prasarana serta kelengkapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Solusi dengan perbaikan sarana dan prasarana, membuat SOP pelayanan farmasi klinik, usulan anggaran untuk penambahan apoteker, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan farmasi klinik.