ANALISIS KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH (PRONA) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Kebijakan pelayanan Administarsi  pembuatan sertifikat tanah merupakan program pemerintah pusat dalam rangka memberi kepastian hukum bagi pemilik tanah adapaun permasalahan  bagaimana kebijakan pelayanan  administrasi pembuatan sertifikat tanah (prona) di kota Bandar lampung  dan faktor  apa yang menajdi kendala  dalam pelayanan administarsi pembuatan sertifikat tanah (Prona) di Kota Bandar Lampung. Metode penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan pendekatan deskriftif kualitatif yaitu dengan menggambarkan kebijakan pelayanan administrasi pembuatan sertifikat tanah (prona) di Kota Bandar Lampung, teknik  pengumpulan data  dengan  menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi di Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung Hasil penelitian ini  Pelaksanaan Program Prona di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dilaksanakan melalui proses persiapan yang terdiri dari kegiatan koordinasi dan penyuluhan, proses pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan pengumpulan data yuridis, pengumpulan data fisik, pemeriksaan tanah, keputusan pemberian hak atas tanah, proses sertifikat dan penyerahan sertifikat serta laporan. Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Kurangnya koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan di Sragen mengakibatkan perbedaan persepsi dalam mekanisme pencairan dana, Mekanisme pekerjaan bendaharawan belum lancar, masih dalam tahap pembelajaran., Para camat dan Para Kepala Desa kurang mendukung karena beranggapan akan mengurangi rezeki mereka dan keterbatasan sarana  dan prasarana